Waktu baca: 5 menit
Porostasik.com – TASIKMALAYA, Di tengah gemuruh isu geopolitik global yang terus menekan harga energi, Pemerintah Kota Tasikmalaya mencoba mengambil langkah berani. Sejak Rabu, 15 April 2026, lingkungan birokrasi kota ini dihembuskan kebijakan Car Free Day (CFD) khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, dua pekan berselang, kebijakan tersebut justru berakhir di meja evaluasi. Bukan karena penolakan massal, melainkan karena sebuah pertanyaan sederhana yang sulit dijawab: apakah benar-benar tidak ada mobil yang mengaspal?
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra Negara, tidak berputar-putar saat menilai hasil uji coba tersebut. Dalam satu kesempatan di Aula Bale Priangan, Gedung Bank Indonesia, Selasa (21/4/2026), pria yang akrab disapa Diky ini menyebut CFD ASN “kurang efektif dan belum maksimal.” Bukan tanpa alasan.
“Kurang efektif karena ini kan uji coba. Karena bukan saja unsur pimpinan yang ada tugas di beberapa wilayah tidak mungkin terus berjalan kaki dan bersepeda karena jaraknya cukup jauh,” ujar Diky, sebagaimana dilansir TribunPriangan.com .
Kritik Diky lebih tajam dari sekadar masalah jarak. Ia menyingkap sebuah paradoks yang mungkin tidak disadari banyak pihak: mobil dinas tetap beroperasi, hanya saja diparkir di luar area, lalu para pejabat berjalan kaki masuk ke kantor. “Kemarin saya minta agar ini dikaji lagi, terutama pimpinan karena kita hanya datang, terus mobil diparkir diluar tetap jalan itu malah hampir mirip seperti itu tidak mengurangi hal lainnya,” jelasnya.
Paradoks ini menggambarkan realitas kebijakan publik: niat baik seringkali bertabrakan dengan struktur tugas dan kenyamanan yang sudah mengakar. Di tengah tuntutan penghematan energi dan pengurangan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), CFD ASN di Tasikmalaya justru terlihat seperti teater politik kecil mobil masih berjalan, asap knalpot masih keluar, hanya saja tidak terlihat di depan gerbang kantor.
WFH Jumat Alternatif yang Lebih Efektif ?
Sementara CFD ASN masih terjebak di fase uji coba, kebijakan lain justru menunjukkan hasil lebih menjanjikan. Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang kini memasuki minggu ketiga implementasinya, dinilai Diky jauh lebih efektif dalam mengurangi mobilitas dan konsumsi BBM. “Efektifnya itu lebih ke penerapan WFH di hari Jumat, toh disitu akan terbatas orang-orang yang hadir,” ucapnya.
Perbandingan ini menarik. Jika CFD mengharuskan ASN tetap hadir fisik dengan membatasi kendaraan, WFH justru memotong permasalahan di akar: tidak ada perjalanan, tidak ada konsumsi BBM, tidak ada mobil dinas yang harus diparkir sembunyi-sembunyi. Dalam konteks efisiensi energi, WFH tampaknya menang telak.
Solusi atau Beban Anggaran Baru ?
Pertanyaan pun muncul: apakah solusinya adalah beralih ke kendaraan listrik? Diky menepis ide tersebut dengan cepat. Bagi birokrasi kota yang tengah berhemat, membeli armada mobil listrik bukanlah pilihan yang rasional. “Kalau kita harus beli mobil listrik atuh biaya lagi, kalau bebankan pada pribadi takut ada apa-apa lagi,” tegasnya.
Logika Diky mencerminkan dilema banyak pemerintah daerah di Indonesia: ingin hijau, tetapi anggaran terbatas; ingin efisien, tetapi infrastruktur belum siap. Dalam situasi seperti ini, kebijakan seringkali harus bergerak dalam koridor “yang bisa dilakukan sekarang” daripada “yang ideal.”
Minta Maaf, lalu Kaji Ulang
Diky Candra, dalam kapasitasnya sebagai wakil wali kota, tidak segan memohon maaf kepada publik atas ketidakefektifan CFD ASN. “Karena ini uji coba dan kami mohon maaf apabila ini kurang efektif ini bagian dari uji coba nanti kita rubah lagi,” katanya. Pernyataan ini, meski terdengar sederhana, sebenarnya menunjukkan sikap terbuka terhadap evaluasi—sesuatu yang jarang terlihat dalam birokrasi.
Pihaknya juga menegaskan belum ada rencana menyediakan bus carter sebagai antar-jemput ASN. “Sementara belum mengarah kesana, saya serahkan kepada pimpinan dan saya sudah sampaikan keluhannya,” tambah Diky.
Antara Simbolisme dan Substansi
Kisah CFD ASN di Tasikmalaya bukan sekadar soal bersepeda atau berjalan kaki di hari Rabu. Ini adalah cerminan bagaimana kebijakan lingkungan seringkali terjebak antara simbolisme dan substansi. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menunjukkan komitmen terhadap isu energi dan iklim. Di sisi lain, ada realitas operasional pemerintahan yang tidak bisa berhenti bergerak.
Apakah CFD ASN akan diperpanjang dalam format yang berbeda? Ataukah WFH Jumat akan diperkuat sebagai kebijakan utama penghematan energi? Jawabannya masih terbuka. Namun satu hal yang pasti: Diky Candra Negara telah menunjukkan bahwa kebijakan publik yang baik bukanlah yang tak pernah gagal dalam uji coba, melainkan yang berani dievaluasi, dikritik, dan diubah demi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
