Waktu baca: 4 menit
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang kerap disapa Kang Dedi, kembali menegaskan komitmen transparansi dan efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal Provinsi Jawa Barat sepanjang awal 2026. Hingga April 2026, pernyataan blak-blakannya soal gaji, tunjangan, dan biaya operasional gubernur yang sempat viral pada September 2025 masih menjadi rujukan utama, sementara ia terus memangkas belanja rutin untuk memprioritaskan kepentingan rakyat di tengah beban APBD yang semakin berat.Dalam penjelasannya yang konsisten, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa gaji pokok dan tunjangan sebagai Gubernur Jawa Barat hanya Rp8,1 juta per bulan. Ia sejak awal menjabat pada Februari 2025 menolak fasilitas standar seperti baju dinas dan mobil dinas, bahkan mencoret anggaran terkait. “Saya bukan yatim piatu,” ujarnya kala itu, sambil menekankan bahwa baju dinas provinsi untuk gubernur kini tidak ada karena ia membeli sendiri.Anggaran perjalanan dinas juga mengalami pemangkasan drastis. Dari Rp1,5 miliar per tahun pada era sebelumnya, Dedi menurunkannya menjadi Rp750 juta, kemudian Rp100 juta melalui Perubahan APBD 2025. Memasuki 2026, ia sepenuhnya menghapus penggunaan dana perjalanan dinas pemerintah untuk dirinya. “Tahun 2026 ini saya tidak menggunakan lagi dana perjalanan dinas pemerintah,” tegas Dedi awal tahun ini, sebagai bagian dari upaya efisiensi besar-besaran di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sorotan terbesar tetap tertuju pada biaya operasional gubernur. Sesuai regulasi pemerintah, dana ini sebesar 0,15 persen dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada 2025, porsi tersebut mencapai sekitar Rp28–28,8 miliar untuk gubernur dan wakil gubernur, dengan Dedi memperoleh 75 persen atau Rp21,6 miliar per tahun. Dedi berulang kali menegaskan bahwa dana tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sepenuhnya digunakan untuk membantu rakyat: membayar biaya pengobatan pasien tidak mampu, transportasi keluarga pasien, pengecatan sekolah, perbaikan rumah roboh, pembangunan jalan desa, jembatan gantung, hingga respons cepat terhadap bencana alam dan kebutuhan mendadak lainnya.”Setiap hari ada antrean orang yang datang ke Lembur Pakuan meminta bantuan,” katanya. Ia juga menyatakan kesiapannya jika biaya operasional ini dihapuskan.
“Secara personal, saya tidak ada masalah. Tapi yang dirugikan adalah masyarakat,” ujar Dedi, seraya mengingatkan bahwa tanpa dana fleksibel ini, banyak warga yang mengalami kejadian mendadak akan kesulitan mendapat bantuan cepat karena harus menunggu proses APBD.Hingga pertengahan April 2026, belum ada perubahan signifikan terhadap mekanisme biaya operasional tersebut. Namun, Dedi terus mendorong efisiensi APBD 2026 yang tertekan akibat penurunan dana bagi hasil pajak hingga Rp2,4 triliun, ditambah beban tetap seperti operasional Bandara Kertajati (hampir Rp100 miliar per tahun) dan tunggakan BPJS Kesehatan sekitar Rp300 miliar. Langkah efisiensi mencakup pemangkasan belanja rutin hingga 30 persen, termasuk WFH (Work From Home) bagi ASN, penghapusan anggaran makan-minum tamu dari Rp3,5 miliar menjadi Rp500 juta, serta pengalihan anggaran ke program langsung yang menyentuh masyarakat.
@tribunkaltim.co Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara soal narasi yang menyebutnya menerima tunjangan Rp 33 miliar setahun. Ia mengklarifikasi isu tersebut lewat akun media sosialnya. #DediMulyadi #GubernurJabar #TunjanganPejabat #TribunKaltim ♬ original sound – Tribunkaltim
Kontroversi awal 2025 tentang “tunjangan Rp33 miliar” kini telah mereda, digantikan apresiasi atas komitmen efisiensi Kang Dedi. Di tengah dinamika APBD 2026 yang “sangat berat”, pendekatannya yang memprioritaskan pemangkasan belanja non-prioritas dan pengalihan dana ke rakyat menjadi contoh kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Meski demikian, perdebatan tentang reformasi tunjangan dan biaya operasional pejabat publik di daerah masih terus bergulir di level nasional.Hingga kini, Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan tetap fokus menjaga pembangunan tetap berjalan, dengan semangat bahwa setiap rupiah APBD harus kembali ke rakyat Jawa Barat.
