Waktu baca: 4 menit
Tasikmalaya – Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan tak menyembunyikan keprihatinannya. Dalam Musrenbang RKPD 2027 yang digelar di Aula Bappelitbangda, Kamis (2/4/2026), pria yang akrab disapa Viman ini membeberkan kondisi keuangan daerah yang kini berada di ujung tanduk. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lima tahun lalu masih menyentuh angka Rp2 triliun lebih, kini merosot tajam ke level Rp1,4 triliun—sebuah penurunan dramatis yang memaksa pemerintah kota untuk berenang di air yang semakin deras.
Pemotongan Transfer dan Lenyapnya Bankeu
Dua faktor utama menjadi pemicu krisis fiskal ini. Pertama, pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang terus berlanjut. Kedua, dan yang paling menyakitkan, adalah lenyapnya aliran Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selama ini menjadi penyelamat dalam menutupi defisit anggaran.
“Kota Tasikmalaya tidak menerima lagi bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Viman dengan nada yang terdengar getir.
Data terbaru memperkuat kekhawatiran ini. APBD Kota Tasikmalaya 2026 sempat diproyeksikan mencapai Rp3,1 triliun dari sisi pendapatan, namun realitasnya anggaran dipangkas hingga Rp300 miliar akibat penyusutan dana transfer ke daerah. Bahkan, pada perhitungan lain, APBD 2026 hanya tersisa Rp1,47 triliun dari sisi pendapatan dan Rp1,52 triliun untuk belanja—angka yang jauh lebih rendah dari ekspektasi awal.
Ujian Berat bagi Tata Kelola
Bagi Viman, kondisi sulit ini bukan sekadar masalah angka di neraca keuangan, melainkan ujian sekaligus evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan. Selama ini, Pemkot Tasikmalaya dinilai terlalu terlena dengan bantuan dana dari pusat dan provinsi yang mengalir lancar.
“Kita harus melakukan langkah strategis dengan cara yang luar biasa pula guna menjaga keberlangsungan kondisi keuangan daerah. Kita sedang dipaksa untuk bisa berenang dengan cepat di tengah kondisi sulit,” tutur Viman dengan metafora yang menggambarkan urgensi situasi.
Instruksi tegas telah dikeluarkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dinas-dinas penghasil. Mereka diminta mengubah pola kerja dan bekerja lebih keras. Viman ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermakna bagi kesejahteraan warga Kota Tasikmalaya.
Jalan di Depan Mata
Dengan jumlah penduduk mencapai 770.839 jiwa (data 2024) dan tingkat kemiskinan yang masih berada di angka 11,10 persen—di atas rata-rata nasional—tantangan yang dihadapi Viman bukanlah main-main. Kota yang dikenal sebagai pusat industri tekstil dan kuliner ini harus segera menemukan model pendapatan daerah yang lebih mandiri.
Musrenbang RKPD 2027 yang digelar awal April ini menjadi momentum krusial. Fokus pembangunan kini diarahkan pada penanganan sampah, banjir, dan penguatan ekonomi lokal—tiga pilar yang diharapkan mampu mengangkat kembali daya saing Kota Tasikmalaya di tengah keterbatasan anggaran.
Bagi Viman Alfarizi, ini adalah ujian leadership sesungguhnya. Dari kantongnya yang tebal sebagai keponakan bos PO Primajasa, kini ia harus membuktikan kemampuannya mengelola kota dengan anggaran yang semakin menipis. Apakah Tasikmalaya mampu bangkit dari keterpurukan fiskal, ataukah akan terus terjebak dalam spiral defisit? Hanya waktu yang akan menjawab.
Sumber :
Kabar Priangan Pikiran Rakyat,Jabar Ekspres,Kompas.com,Databoks Katadata.
