Waktu Baca : 5 menit
Kota Tasikmalaya sedang membaca gelagat para pemimpinnya. Dalam beberapa pekan terakhir, publik tak hanya menyaksikan kerja birokrasi, tetapi juga menerka-nerka makna di balik dua peristiwa yang melibatkan Wakil Wali Kota, Diky Candra. Dari guratan status di layar ponsel hingga pernyataan kesal di hadapan wartawan, teror itu bukan lagi sekadar gosip koridor. Ini adalah sinyal.
Semuanya bermula dari sebuah status WhatsApp. Sebuah metafora tentang prajurit yang bingung karena arah perang tak lagi jelas. Kalimat itu singkat, tapi publik langsung menangkap nadanya. Di dunia maya, warganet ramai menafsirkannya sebagai sindiran terhadap dinamika internal Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya.
Dalam pemerintahan, komunikasi idealnya mengalir di ruang-ruang rapat tertutup, dalam agenda resmi, atau melalui kanal administratif yang rapi. Namun ketika simbolisme itu muncul ke permukaan, wajar jika masyarakat mulai bertanya, ada apa di lingkar pimpinan? Status itu adalah tanda tanya pertama yang menggantung.
Tanda tanya itu kemudian berubah menjadi tanda seru pada Jumat (13/02/2026). Di hadapan para wartawan, Diky Candra tak lagi menyembunyikan nada kesalnya. Dengan nada suara yang berusaha datar namun tetap terdengar pedas, ia mengungkap tabrakan dua agenda dalam waktu yang sama yang harus ia hadiri. Sebuah jadwal baru, katanya, disusun tanpa konfirmasi. Tanpa koordinasi.
Secara administratif, ini mungkin hanya soal teknis penjadwalan. Urusan protokoler biasa. Tapi dalam politik pemerintahan, ketika seorang wakil wali kota membawa kekesalan pribadi ke hadapan publik, itu adalah indikator bahwa batas kesabaran telah terlampaui. Ini bukan lagi soal rapat semata, ini soal pengakuan, koordinasi, dan harga diri institusi.
Jika satu insiden bisa disebut miskomunikasi, maka dua insiden beruntun mulai membentuk pola. Pola yang oleh banyak pengamat disebut sebagai gejala disonansi kepemimpinan. Di koridor-koridor birokrasi, bisik-bisik mulai berkembang: komunikasi internal sedang darurat.
Dua Kubu dalam Satu Perahu?
Di luar sorotan kamera, dinamika yang lebih kompleks turut bermain. Sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya mulai membicarakan diferensiasi komunikasi di kalangan pejabat. Beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disebut lebih intens berkomunikasi dengan salah satu pimpinan dibandingkan yang lain. Ada yang lebih sering melapor ke wali kota, ada pula yang merasa lebih nyaman berkoordinasi dengan wakilnya.
Ini bukan soal pengelompokan formal, apalagi deklarasi kubu. Namun dalam manajemen publik, fenomena ini adalah awal dari fragmentasi. Ketika jalur informasi tak lagi tunggal dan preferensi komunikasi mulai mengarah pada figur tertentu, koordinasi kolektif berpotensi terganggu. Birokrasi yang ideal adalah satu komando. Namun jika persepsi publik menyebut ada “banyak komando”, maka kewibawaan institusi perlahan tergerus.
Di puncak struktur, ada tiga nama yang menjadi pusat gravitasi. Viman Alfarizi Ramadhan sebagai wali kota memegang mandat politik utama. Diky Candra sebagai wakilnya adalah pasangan yang terpilih bersama dalam satu paket kepemimpinan. Sementara di antara mereka, ada Sekretaris Daerah (Sekda)—seorang birokrat karier yang secara struktural bertanggung jawab kepada wali kota.
Dalam praktiknya, posisi Sekda kerap berada di persimpangan: antara kepatuhan administratif dan dinamika politik. Ketika komunikasi antara ketiganya tidak selaras, aparatur di bawahnya pun gamang. Siapa yang harus diikuti? Instruksi siapa yang lebih prioritas?
Bukan Krisis, Tapi Alarm
Mungkin terlalu gegabah jika disebut ini sebagai krisis pemerintahan. Roda birokrasi masih berputar. Pelayanan publik masih berjalan. Tapi dalam literatur komunikasi organisasi, kondisi seperti ini disebut sebagai fase kritis—saat disonansi kepemimpinan mulai terasa.
Krisis yang dimaksud di sini bukan berarti pemerintahan berhenti. Krisis adalah ketika jalur informasi tidak sinkron, agenda pimpinan tidak terkoordinasi, dan pesan publik dari aktor-aktor kunci terdengar sumbang satu sama lain. Jika dibiarkan, dampaknya bisa meluas: kebijakan yang berjalan parsial, promosi dan mutasi yang dipersepsikan sebagai preferensi kelompok, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap soliditas kepemimpinan.
Kini, bola panas itu berada di tangan para pimpinan Kota Tasikmalaya. Publik bukan sekadar menunggu klarifikasi, tetapi juga mencari bukti bahwa para pemimpinnya masih satu irama. Perbedaan pendapat dalam merumuskan kebijakan adalah hal yang wajar, bahkan bisa memperkaya hasil akhir. Namun tanpa komunikasi yang efektif, perbedaan itu mudah berubah menjadi polarisasi.
Dan ketika polarisasi masuk ke ruang birokrasi, yang terdampak bukan hanya elite di dalamnya, melainkan pelayanan publik secara keseluruhan. Masyarakat Tasikmalaya hanya ingin satu hal, kepemimpinan yang solid, satu suara, dan jelas arahnya.
Seperti kata pepatah, “Ikan busuk dimulai dari kepala.” Namun sebaliknya, jika kepala-kepala daerah ini mampu duduk bersama, merapikan jalur komunikasi, dan memastikan semua prajurit tahu arah perang, maka sinyal-sinyal buruk tadi bisa berubah menjadi momentum konsolidasi.
Waktu akan menjawab, apakah dua insiden ini akan menjadi pelajaran berharga, atau justru awal dari keretakan yang lebih dalam. Yang jelas, komunikasi bukan sekadar pelengkap dalam pemerintahan. Di balik meja-meja rapat dan jadwal yang berserakan, komunikasi adalah fondasi. Dan di Tasikmalaya, fondasi itu sedang diuji.
sumber :
Lintas Priangan, dengan peristiwa utama merujuk pada tanggal 13 Februari 2026.
