Secara hukum, status tanah ini adalah wakaf murni dari Wiranatakusumah IV yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan dicabutnya dukungan provinsi, pihak nazir bertekad mengembalikan nama dan marwahnya, “Kami akan mengembalikan pengelolaannya secara penuh kepada publik, sesuai amanah Akta Ikrar Wakaf. Nama ‘Masjid Raya Bandung’ akan dikembalikan fungsinya menjadi Masjid Agung Bandung yang mandiri.”
Langkah ini dipandang sebagai jalan terjal menuju kemandirian, sekaligus tamparan bagi negara yang dinilai “cuci tangan”. Padahal, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan jelas menyebutkan peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas. “Negara punya tanggung jawab moral dan fungsional. Terutama untuk wakaf yang punya nilai strategis dan sejarah tinggi seperti ini. Jangan biarkan nilai sejarah meredup hanya karena birokrasi anggaran,” tegas Roedy.
Sejarah panjang masjid ini memang tak bisa dipisahkan dari napas Bandung. Dari masa kolonial, kemerdekaan, hingga puncak kejayaan sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika 1955. Kini, di era yang makin individualistis, masjid ini harus berjuang mencari nafas sendiri.
Maka, kencleng dan kotak amal tak akan lagi jadi andalan. Sebagai entitas mandiri, Masjid Agung Bandung kini membuka diri bagi kerjasama Business to Business (B2B), menggandeng swasta, hingga merangkul donor internasional. Roedy menekankan, masjid harus bertransformasi jadi Center of Excellence—kuat secara ekonomi, tangguh dalam pelayanan.
“Kami terbuka bagi para mitra yang peduli pada edukasi sosial dan penguatan ekonomi umat. Ini aset umat, dan kami akan mengelolanya dengan transparansi penuh,” tutupnya.
Di luar, kendaraan melintas cepat di Jalan Asia Afrika. Masjid Raya Bandung—atau Masjid Agung Bandung, jika nama itu kembali digunakan—tetap berdiri kokoh. Ia telah menyaksikan zaman berganti, kekuasaan berpindah tangan. Kini, di tengah gelombang ketidakpastian, ia kembali pada khitahnya, milik umat, dikelola umat, untuk umat. Sebuah lompatan iman di tengah gemuruh modernitas.
