Tasikmalaya – Di lapangan rumput yang tak rata, di pinggiran Kota Tasikmalaya, sekelompok anak muda berkaus sepak bola lusuh mengejar bola dengan mata berapi-api. Mereka adalah bagian dari Cermin FC, salah satu dari puluhan klub komunitas yang tumbuh seperti jamur di musim hujan, namun bertahan dengan napas tersengal-sengal. Di tengah euforia sepak bola Indonesia yang menggelora, cerita mereka justru menjadi potret buram tentang betapa beratnya mengolah mimpi di lapangan yang tandus dukungan.
“Kami seperti bermain di liga sendiri, sambil terus berharap ada perhatian,” ujar Asep Saepuloh, salah seorang penggiat Cermin FC, suaranya tertutup deru angin yang menerbangkan debu lapangan. Klub yang ia bina lebih dari sekadar tempat main bola. Ia menyebutnya sebagai “rumah kedua” untuk menjauhkan remaja dari pengaruh negatif, mengajarkan disiplin, dan membangun karakter.
Namun, mimpi itu terbentur tembok tinggi bernama realitas. Masalah klasik, minimnya fasilitas, kesulitan mengakses dana, dan yang paling menyakitkan, kurangnya perhatian dari pemerintah kota (Pemkot).
“Untuk sekadar meminjam lapangan yang layak saja susah. Apalagi mendapat bantuan dana atau pelatihan untuk manajemen klub,” keluh Asep. Padahal, klub komunitas seperti Cermin FC adalah jantung dari ekosistem sepak bola nasional. Mereka adalah talent pool, penyedia pemain usia dini yang bisa disaring ke tingkat yang lebih tinggi.
Tudingan bahwa Pemkot Tasikmalaya kurang memberi dukungan nyata bukan tanpa dasar. Beberapa pelaku komunitas sepak bola di kota itu mengaku bahwa hubungan mereka dengan pemerintah setempat lebih bersifat “sekadar koordinasi administratif” ketimbang kemitraan yang sinergis. Tidak ada program berkelanjutan yang benar-benar menyentuh akar rumput: pembinaan pelatih, bantuan peralatan, atau manajemen klub yang profesional.
Padahal, semangat regulasi sudah ada di tingkat pusat. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional secara eksplisit mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sepak bola berbasis komunitas dan sekolah. Inpres itu menekankan pentingnya pembinaan usia dini serta penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
Selain itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga telah meluncurkan berbagai program, seperti pembinaan klub amatir dan bantuan alat olahraga. Namun, sepertinya program-program tersebut belum sepenuhnya “membumi” di tingkat daerah seperti Tasikmalaya.
“Sangat disayangkan. Kota yang punya julukan ‘Kota Santri’ ini sebenarnya punya potensi besar,” kata Dedi Setiadi, seorang pengamat olahraga lokal. “Bayangkan jika setiap kelurahan punya satu klub komunitas yang terkelola dengan baik, dengan dukungan yang merata dari pemkot. Itu akan menjadi jalur hijau untuk mencetak bintang-bintang baru,” tambahnya.
Ia membandingkan dengan daerah lain yang lebih proaktif, seperti Kota Bandung dengan program “Bandung Football Community”-nya atau Kabupaten Sleman yang gencar menggelar kompetisi antar-kampung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan khusus.
Saat dikonfirmasi, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Tasikmalaya mengakui adanya tantangan. “Anggaran yang terbatas menjadi kendala utama. Prioritas seringkali harus diberikan kepada even-even besar atau fasilitas umum,” jelas Jajang S., salah seorang staf Disporapar. Ia menambahkan bahwa pihaknya terbuka untuk koordinasi lebih lanjut dengan komunitas.
Namun, bagi para pemuda di Cermin FC, janji “koordinasi” terdengar klise. Mereka tetap berlatih di lapangan yang sama, dengan bola yang sudah aus, sambil memandang stadion utama kota yang kadang justru lebih sering sepi. Jarak antara mimpi dan harapan, bagi mereka, masih sejauh tendangan penalti yang gagal masuk gawang. Mereka hanya berharap, suatu saat nanti, pemerintah tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi sebagai striker yang membantu mereka mencetak gol-gol kemenangan.
