Waktu baca: 5 menit
Di sebuah sawah di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah, petani bernama Pak Slamet berdiri di antara padi yang mulai menguning. Tangan kasarnya memegang kantong pupuk urea yang biasanya dibeli Rp300 ribu per sak. Kini harganya sudah menyentuh Rp420 ribu. “Solar untuk traktor naik dua kali lipat sejak Februari lalu,” katanya sambil mengusap keringat. “Kalau begini, untung panen tahun ini tipis. Anak-anak di rumah sudah protes harga beras naik lagi.”Cerita Pak Slamet bukan satu-satunya. Ribuan petani dan ibu rumah tangga di seluruh Nusantara merasakan getaran yang sama, perang di Timur Tengah bukan lagi berita jauh di layar televisi. Eskalasi konflik langsung antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat sejak akhir Februari 2026 telah mengubah peta ketahanan nasional Indonesia. Bukan karena bom yang meledak di Jakarta, melainkan karena gangguan di Selat Hormuz—jalur yang mengangkut seperlima minyak dunia dan seperempat pupuk global—yang kini praktis lumpuh.
Selat Hormuz
Selat Hormuz bukan sekadar selat biasa. Setiap hari, kapal tanker membawa jutaan barel minyak mentah dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Iran menuju Asia, termasuk Indonesia. Ketika serangan balasan Iran terhadap kapal-kapal tanker dan fasilitas energi Teluk berlangsung, lalu lintas di selat itu turun lebih dari 70 persen. Harga minyak Brent sempat melonjak hingga US$119 per barel, meski kemudian stabil di kisaran US$89–100. Bagi Indonesia—negara net importer minyak dengan impor mencapai 132 juta barel pada 2023—ini bukan sekadar angka. Setiap kenaikan US$1 per barel bisa menambah beban APBN hingga ratusan miliar rupiah untuk subsidi BBM.Dr. Rachmawan Budiarto dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) menjelaskan dengan lugas: “Ketergantungan impor energi membuat kita rentan. Konflik ini mengingatkan bahwa ketahanan energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.” Data Kementerian Keuangan menunjukkan subsidi energi tahun 2024 sudah mencapai Rp177,62 triliun dan diproyeksikan membengkak menjadi Rp203,4 triliun pada 2025. Angka itu belum termasuk dampak perang ini. Pelemahan rupiah akibat outflow devisa untuk impor energi yang mahal semakin memperparah inflasi.
Dari Pompa Bensin ke Meja Makan
Dampak energi langsung merembet ke pangan. Pupuk urea, amonia, dan fosfat—banyak di antaranya berasal dari kawasan Teluk—mengalami kenaikan harga 10–30 persen. Sekitar 20–30 persen perdagangan pupuk dunia melewati Selat Hormuz. Di Indonesia, meski Pupuk Indonesia mengklaim pasokan dalam negeri masih aman, biaya logistik yang melonjak karena harga solar dan premi asuransi kapal membuat harga pupuk di tingkat petani tetap naik. Hasilnya? Biaya produksi padi, jagung, dan kedelai membengkak. Inflasi pangan yang sudah sensitif terhadap BBM kini terancam dua kali lipat.Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memang menenangkan publik: “Stok pangan aman, kita tidak bergantung impor pangan langsung dari Timur Tengah.” Benar, swasembada beras sudah dicapai tahun lalu dan stok cadangan pangan pemerintah berada di level tinggi. Namun, pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperingatkan: kenaikan biaya energi dan pupuk akan menekan produksi jangka menengah. “Petani bisa kurangi pemakaian pupuk, hasil panen turun, harga naik,” kata ekonom INDEF.Di pasar tradisional Tanah Abang, Jakarta, Ibu Siti mengeluh sambil memilih minyak goreng. “Dulu Rp15 ribu per liter, sekarang Rp22 ribu. Kalau begini, lauk sehari-hari harus dipotong.” Efek domino ini bukan hanya soal harga, melainkan daya beli masyarakat kelas bawah yang sebagian besar pendapatannya habis untuk pangan dan energi.
Mengapa Ini Penting Sekali bagi Indonesia?
Indonesia adalah negara kepulauan dengan 270 juta penduduk. Ketahanan pangan dan energi bukan sekadar isu ekonomi, melainkan soal kedaulatan dan stabilitas sosial. Bayangkan: lonjakan harga BBM memicu inflasi transportasi, yang kemudian naikkan harga barang di pulau-pulau terpencil. Inflasi pangan yang tak terkendali bisa memicu kerusuhan sosial, seperti yang pernah terjadi di masa lalu saat krisis moneter.Pemerintah telah mengambil langkah: menambah subsidi, diversifikasi impor minyak ke Amerika Serikat, dan mendorong B50 (campuran biodiesel 50 persen). Namun, pakar UGM dan IPC menekankan perlunya langkah struktural jangka panjang. Transisi energi mendesak: percepatan pembangkit listrik tenaga surya, geothermal, dan bioenergi. Di sektor pangan, program food estate dan riset varietas tahan iklim harus diperkuat agar tidak bergantung impor pupuk dan pakan ternak.Pak Slamet di sawah Merapi punya harapan sederhana: “Pemerintah jangan cuma subsidi sementara. Kita butuh teknologi pupuk lokal dan solar yang stabil.” Suaranya mewakili jutaan rakyat yang kini menyadari: di tengah perang yang ribuan kilometer jauhnya, ketahanan pangan dan energi adalah benteng terakhir kedaulatan Indonesia.Konflik Iran-Israel-AS mungkin suatu saat reda. Tapi pelajaran yang ditinggalkannya tak boleh hilang: Indonesia tak boleh lagi menjadi penonton di panggung geopolitik global. Ketahanan pangan dan energi harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar slogan. Karena ketika selat jauh di Timur Tengah tercekik, yang tersedak pertama adalah meja makan dan pompa bensin di kampung-kampung Nusantara.
