JAKARTA – Beban keuangan Pemprov Jawa Barat kian berat menyusul kewajiban membiayai operasional Bandara Internasional Kertajati dan cicilan utang Masjid Raya Al Jabbar. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi secara terbuka menyatakan keberatan dan mempertanyakan kelanjutan pendanaan untuk bandara yang sepi penumpang tersebut.
“Kita ngebiayain terus, gak ada hasilnya. Kertajati setop dulu, deh? Ya, kita harus jujur,” ujar Gubernur yang akrab disapa KDM dalam sebuah video di akun TikTok pribadinya, Senin (5/1/2025).
Beban Ganda APBD Jabar
Menurut Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi (bernama sama dengan gubernur), beban APBD per tahun mencapai Rp 145 miliar. Rinciannya, Rp 45 miliar untuk cicilan pembangunan Masjid Raya Al Jabbar (yang dibangun menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN era sebelumnya) dan Rp 100 miliar untuk Bandara Kertajati.
“Dari Rp 100 miliar untuk Kertajati, sekitar Rp 50 miliar untuk operasional dan layanan. Padahal, hanya ada satu penerbangan komersial. Artinya, manajemennya dibiayai, digaji, tapi menghasilkan apa pun tidak,” keluh KDM.
Bandara Megah yang Sepi Sejak Awal
Bandara Kertajati, yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2018 dengan investasi mencapai Rp 2,6 triliun, memang sejak awal menghadapi tantangan berat. Bandara yang ditujukan sebagai hub penerbangan baru pengganti Bandara Husein Sastranegara ini kerap dikritik karena lokasinya yang dianggap kurang strategis, jauh dari pusat konsentrasi penduduk di Bandung dan Cirebon.
Data dari Otoritas Bandar Udara Nasional (OBU) II per 2023 menunjukkan bahwa kinerja Bandara Kertajati sangat rendah. Sebelumnya, beberapa maskapai seperti Citilink dan Garuda Indonesia sempat membuka rute, tetapi akhirnya menghentikan operasinya karena faktor okupansi penumpang yang minim. Kondisi ini membuat bandara yang mampu menampung 6,5 juta penumpang per tahun itu praktis nderes (sepi).
Solusi Umrah Dinilai Tidak Komersial
KDM juga menyoroti wacana mengaktifkan rute umrah dari Kertajati sebagai solusi. Namun, ia menilai ide itu tidak akan menciptakan manfaat komersial yang berkelanjutan jika mengandalkan “pengerahan” Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penumpang.
“Garuda kan mau terbang ke sana, tapi kan harus ngerahin ASN… Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial… Tidak sehat,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa APBD Jabar harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan rakyat banyak, bukan untuk membiayai aset yang tidak produktif.
Proyek Strategis atau Beban Finansial?
Bandara Kertajati merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat bagian timur (Jabarpriangan Timur). Namun, dalam laporan Katadata.co.id (2023), disebutkan bahwa keterlambatan pembangunan jalan tol akses dan kawasan industri pendukung menjadi salah satu faktor utama yang membuat bandara ini kesulitan menarik minat maskapai dan penumpang.
Dengan pernyataan terbuka Gubernur Dedi Mulyadi ini, polemik pendanaan Bandara Kertajati kembali mencuat. Pertanyaan besar kini mengemukakan, apakah bandara megah ini akan terus menjadi beban APBD, atau ada terobosan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah untuk menghidupkannya secara komersial? Pilihan untuk “menghentikan sementara” pendanaan operasional, seperti yang diisyaratkan KDM, bisa menjadi opsi yang realistis meski berisiko secara politis.
Sumber:
- Video pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (diakun TikTok) seperti dikutip Republika.
- Data kinerja bandara dari publikasi Otoritas Bandar Udara (OBU) II.
- Analisis lokasi dan akses Bandara Kertajati oleh Katadata.co.id (2023).
- Latar belakang pembangunan dan peresmian Bandara Kertajati dari berbagai pemberitaan nasional.
