Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, suasana tegang namun penuh muatan politik lokal mengurat. Keluarga besar Kepala Desa Panggalih, Garut, duduk berhadapan dengan sang gubernur, berusaha meluruskan narasi yang telah mengguncang media sosial. Inti kemarahan mereka, menurut penuturan salah satu anggota keluarga, bukan terletak pada kritik warga atas kondisi jalan yang rusak parah, melainkan pada stigma “korupsi” yang dinilai menusuk kehormatan.
Konteks konflik ini berawal dari unggahan video warga, Holis Muhlisin, yang mengkritik transparansi anggaran dana desa. Namun, eskalasi terjadi ketika keluarga kepala desa mendatangi Holis. Adegan dengan nada tinggi yang terekam kamera itu viral, memicu gelombang kecaman publik atas dugaan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.Dalam pertemuan tertutup yang kemudian diunggah ke kanal YouTube pribadi gubernur, menantu Kepala Desa Wahyu dengan lantang menjelaskan, “Sanes tina kritik jalan rusak, tapi tudingan bapak korupsi.”
Pernyataan ini mencoba menggeser akar masalah dari isu pelayanan publik (jalan rusak) ke isu personal dan hukum (tuduhan korupsi). Sang kepala desa, Wahyu, pun membantah tegas, “Abdi mah teu korupsi.” Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mengaudit anggaran dana desa tersebut guna memberikan kejelasan dan transparansi kepada publik.Analisis & Konteks Lebih Luas,Ujian Transparansi Dana Desa di GarutInsiden di Desa Panggalih bukanlah kasus isolasi. Ia mencerminkan titik nyeri dalam tata kelola dana desa yang kerap memicu ketegangan antara masyarakat dan aparat.Menariknya, keresahan serupa muncul di desa tetangga. Pada akhir 2025 lalu, sejumlah warga Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut, juga mendatangi Kejaksaan Negeri setempat.
Mereka melaporkan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan jalan, yang mereka anggar tidak sesuai dengan realita di lapangan. Kasus ini menunjukkan bahwa isu akuntabilitas dan kualitas penyerapan dana desa untuk infrastruktur dasar adalah keresahan yang meluas di wilayah tersebut .
Respon Pemerintah
Gubernur Dedi Mulyadi dengan memanggil langsung dan mengancam audit adalah langkah politis yang signifikan. Langkah ini tidak hanya menanggapi tekanan publik, tetapi juga mengisyaratkan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah provinsi terhadap penggunaan dana desa di tingkat kabupaten, terutama di daerah yang rawan konflik seperti ini.Pertemuan di kediaman gubernur yang dihadiri seluruh keluarga besar kepala desa mengungkap dimensi kultural. Konflik di tingkat desa sering kali melibatkan struktur keluarga dan kekuasaan yang kompleks, di mana tuduhan korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi juga dianggap sebagai serangan terhadap martabat dan kepercayaan sosial yang telah dibangun.
Episode ini adalah pelajaran nyata. Jalan yang rusak di Garut telah menjadi jalan panjang menuju pertanggungjawaban kekuasaan. Klarifikasi keluarga besar kepala desa mungkin telah diberikan, tetapi bola sekarang ada di pengadilan publik dan hasil audit yang dijanjikan. Kisah ini mengingatkan bahwa di era digital, setiap kritik warga dan setiap respons penguasa memiliki potensi untuk menjadi ujian terbuka bagi demokrasi dan tata kelola yang baik di tingkat akar rumput.Sumber Informasi:
1. Radar Bogor
2. Radar Garut
