Waktu baca: 6 menit
Dari koridor kelas hingga lapangan upacara, sebuah unit perlindungan di Jawa Barat mengubah cara pandang tentang pencegahan kekerasan—dengan menjadikan para siswa bukan sebagai objek, melainkan agen perubahan.
TASIKMALAYA – Di bawah terik matahari pagi di lapangan SMP Negeri 17 Kota Tasikmalaya, ratusan pasang mata siswa terpaku pada sosok berpakaian dinas yang berdiri di mimbar upacara. Bukan pidato biasa tentang disiplin atau prestasi akademik, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tasikmalaya, Epi Mulyana, S.H., M.H., justru membuka pembicaraan dengan sebuah pertanyaan yang menggugah: “Apakah kalian tahu bahwa kata-kata yang merendahkan di grup WhatsApp juga termasuk kekerasan?”
Momen itu menjadi bagian dari gelombang terbaru upaya pencegahan kekerasan yang digencarkan UPTD PPA Kota Tasikmalaya. Setelah sebelumnya menyambangi SMP Negeri 5 pada 30 Maret 2026, tim ini kembali turun ke lapangan pada Senin, 6 April 2026—bukan dengan poster atau leaflet, melainkan dengan dialog langsung yang mengubah siswa dari sekadar pendengar menjadi agen perlindungan di lingkungan mereka masing-masing.
Angka yang Mengkhawatirkan
Kegiatan ini bukan datang tanpa alasan. Data yang dirilis UPTD PPA Kota Tasikmalaya menunjukkan lonjakan yang mengkhawatirkan: sepanjang tahun 2025, tercatat 202 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota ini—naik signifikan dari 164 kasus pada 2024 . .Artinya, dalam satu tahun, terjadi peningkatan sekitar 23% dalam kasus yang tercatat.
Yang lebih membekas di hati, mayoritas korban adalah anak-anak. Dari total kasus 2025, 82 kasus menimpa anak perempuan dan 74 kasus menimpa anak laki-laki. Artinya, hampir 77% dari total kasus adalah anak-anak yang seharusnya sedang menjalani masa paling indah dalam hidup mereka.
Epi Mulyana tidak ragu menyebut kondisi ini sebagai darurat . “Kenaikan ini salah satunya karena korban mulai berani melapor,” ujarnya dalam berbagai kesempatan. “Tapi angka ini juga menunjukkan bahwa kekerasan masih terjadi di sekitar kita, di rumah, di sekolah, di lingkungan yang seharusnya aman.”
Membangun Benteng dari Dalam
Dalam setiap sesi, tim UPTD PPA tidak sekadar berbicara tentang “jangan melakukan kekerasan”. Mereka membawa empat pilar utama yang dirancang untuk membangun ketahanan mental dan sosial siswa sejak dini:
1. Membedah Bentuk Kekerasan yang Tersembunyi”Kekerasan itu bukan hanya memukul,” tegas Epi di hadapan para siswa SMPN 17 . Ia menjelaskan rentang spektrum kekerasan yang seringkali tak disadari: dari kekerasan fisik yang terlihat, psikis yang menyakitkan hati, kekerasan seksual yang traumatis, hingga penelantaran dan perundungan (bullying )—termasuk di ruang digital. “Penyebaran foto pribadi tanpa izin, ejekan berulang di media sosial, itu semua kekerasan,” tambahnya.
2. Menyelamatkan Generasi dari Jeratan Tawuran
Tak hanya kekerasan gender, edukasi ini juga menyentuh isu tawuran antarpelajar yang kerap merusak masa depan anak-anak. “Tawuran tidak menyelesaikan masalah dan justru merugikan diri sendiri, keluarga, dan sekolah,” pesan Epi. Program ini mengajarkan siswa untuk mengelola konflik tanpa kekerasan.
3. Literasi Digital: Handphone sebagai Senjata atau Perisai?
Di era serba digital, UPTD PPA menyadari bahwa gawai bisa menjadi pedang bermata dua. “Edukasi ini mencakup penggunaan digital atau handphone secara bijak, karena jika disalahgunakan dapat berpotensi menimbulkan persoalan hukum atau tindak pidana,” jelas Epi . Siswa diajarkan tentang risiko cyberbullying , penyebaran konten tidak senonoh, dan jejak digital yang tak pernah hilang.
4. Speak Up: Memberdayakan Suara Korban
Pilar terpenting dari program ini adalah mengajak siswa untuk berani berbicara . “Kalian harus berani speak up jika melihat, mendengar, atau mengalami tindakan kekerasan,” seru Epi. Siswa diarahkan untuk melapor kepada guru, wali kelas, guru BK, hingga kepala sekolah—memastikan bahwa tidak ada kekerasan yang tertutupi karena rasa takut atau malu.
Dari Korban Menjadi Pelindung
Yang membedakan program UPTD PPA ini dari pendekatan konvensional adalah visi jangka panjangnya. Epi Mulyana secara eksplisit menyatakan tujuannya: “Kami ingin para siswa menjadi duta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga mampu memberikan pengaruh positif di lingkungannya.”
Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental. Bukan lagi anak-anak diposisikan sebagai objek yang harus dilindungi oleh orang dewasa, melainkan sebagai subjek yang memiliki agensi untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Seorang siswa SMP yang memahami batasan kekerasan bisa menjadi teman yang melindungi temannya dari perundungan, atau bahkan menjadi pendengar pertama bagi korban yang belum berani melapor ke guru.”Di rumah, orang tua kandung berperan penting dalam membimbing anak, sedangkan di sekolah, guru menjadi orang tua kedua yang turut bertanggung jawab dalam pembinaan,” jelas Epi, menekankan pentingnya pendekatan persuasif antara orang tua dan anak sebagai fondasi ketahanan keluarga.
Lahirnya UPTD PPA dan Tantangan yang Dihadapi
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA Kota Tasikmalaya merupakan unit pelaksana teknis operasional yang dibentuk Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindakan kekerasan. Unit ini diresmikan oleh Wali Kota Tasikmalaya pada Agustus 2025 dengan mandat untuk bergerak secara proaktif melakukan edukasi dan pencegahan kekerasan di masyarakat .
Namun tantangan yang dihadapi tidak kecil. Selain lonjakan kasus yang signifikan, UPTD PPA juga harus berhadapan dengan stigma sosial yang masih melekat—banyak korban yang masih ragu untuk melapor karena takut dijudge atau malu. Di sinilah peran edukasi di sekolah menjadi krusial: dengan membangun pemahaman sejak dini, diharapkan generasi mendatang tidak hanya menjadi korban yang berani melapor, tetapi juga masyarakat yang tidak lagi menstigmatisasi korban kekerasan.
Harapan di Balik Program
Melalui kegiatan yang terus digencarkan ini, UPTD PPA Kota Tasikmalaya menyimpan harapan besar: bahwa kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan semakin meningkat dalam mencegah dan melawan segala bentuk kekerasan. Mereka bermimpi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak—bukan hanya di sekolah, tetapi merambah ke rumah-rumah dan komunitas di seluruh penjuru kota.Ketika upacara bendera usai dan siswa-siswa kembali ke kelas masing-masing, mereka membawa lebih dari sekadar pengalaman mendengarkan pidato. Mereka membawa bekal untuk menjadi agen perubahan—sebuah investasi sosial yang nilainya tidak bisa diukur dengan angka, tetapi akan terlihat dalam setiap anak yang berani bilang “tidak” pada kekerasan, dan setiap teman yang berani melindungi temannya.Seperti yang sering diingatkan Epi Mulyana: perlindungan perempuan dan anak bukan tugas satu orang, satu institusi, atau satu hari. Ini adalah perjuangan bersama, dan di Tasikmalaya, perjuangan itu kini dimulai dari halaman sekolah.
