BANDUNG – Pukul dua dini hari, Siti Aminah menggendong anaknya yang demam tinggi menuju pintu masuk Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). Matanya masih berkaca-kaca, jantungnya berdebar kencang. Namun sebelum tangan kanannya sempat mendorong pintu IGD, tangan kirinya sudah terlebih dahulu merogoh dompet untuk membayar tarif parkir yang dinaikkan secara tiba-tiba.
“Empat puluh ribu rupiah untuk semalam, Bu,” ujar petugas parkir dengan nada datar.Siti terdiam. Dalam dompetnya, tersisa uang seratus ribu yang seharusnya untuk membeli obat dan biaya administrasi rumah sakit. Ia tidak punya pilihan.
Di tengah hujan deras Bandung, di saat anaknya menangis kesakitan, ia tidak bisa memutar mobil dan mencari parkir alternatif.Cerita Siti bukanlah satu-satunya. Di balik fasad megah gedung-gedung kaca rumah sakit pemerintah di Kota Bandung, tersimpan narasi lain yang jarang terungkap🤔” bagaimana lahan parkir yang seharusnya menjadi fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, perlahan-lahan bertransformasi menjadi mesin cuan yang menggerus kantong pasien dalam kondisi paling rentan.”
Rezim Baru di Bawah Naungan Peraturan
Skema pengelolaan parkir di fasilitas publik Bandung berubah drastis sejak dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 tentang Off-Street Parking. Regulasi yang dimaksudkan untuk menata sistem perparkiran kota ini, secara tidak langsung membuka pintu bagi masuknya operator swasta ke dalam kompleks rumah sakit milik pemerintah.
Fasilitas yang dibangun dari uang rakyat, di atas tanah milik negara, kini dikelola oleh perusahaan private yang menarik keuntungan dari setiap tetes keringat pasien yang datang dalam kondisi darurat.
“Orang ke rumah sakit itu karena terpaksa, bukan untuk rekreasi,” ujar Rena Susanti, aktivis perempuan Kota Bandung, saat ditemui di Cafe Jalan Cihampelas, Jumat (6/3/2026). Matanya tajam, suaranya tegas namun terkendali. “Sangat ironis ketika fasilitas yang seharusnya meringankan beban masyarakat, justru menjadi tempat di mana mereka ‘diperas’ secara halus.”
Senyapnya Aliran Dana
Namun yang lebih menggelisahkan Rena bukan sekadar nominal tarif yang membengkak. Ia menunjuk pada sesuatu yang lebih fundamental: transparansi.
Di balik mekanisme revenue sharing—pembagian hasil antara operator parkir dengan pihak pengelola rumah sakit—seringkali terselubung kabut kerahasiaan. Berapa persen yang masuk ke kas daerah? Berapa yang menjadi keuntungan operator? Di mana letak pengawasan Dinas Pendapatan Daerah?
“Kita harus berani mempertanyakan, apakah pembagian persentase ini sudah masuk ke kas daerah secara utuh?” tanya Rena retoris. Ia berhenti sejenak, nyeruput kopi hitamnya. “Jika ada indikasi kebocoran pendapatan atau penetapan tarif yang melampaui regulasi tanpa bukti bayar resmi, itu bukan lagi bisnis. Itu pungutan liar.”
Dugaan Rena bukan tanpa dasar. Dalam beberapa kasus yang terungkap ke permukaan, tarif parkir di beberapa rumah sakit pemerintah di Bandung mencapai dua hingga tiga kali lipat dari standar yang ditetapkan.
Suara dari Lantai Dasar
“Kami cuma eksekutor, Pak,” katanya sambil mengatur antrean mobil. “Yang atur tarif dan sistemnya di atas. Kami cuma disuruh tagih sesuai instruksi.” Ucap Seorang Juru parkir
“Parkir saja sudah habis seratus dua puluh ribu. Itu uang makan saya dan suami selama seminggu di rumah,” ujarnya Seorang Ibu yang menunggu anaknya rawat inap dengan suara parau.
Tanda Tanya di Ujung Jalan
Ketika ditanya tentang tanggung jawab pengawasan, Dinas Perhubungan Kota Bandung mengacu pada kewenangan masing-masing instansi pengelola gedung. Sementara pihak rumah sakit mengarahkan pertanyaan kembali ke kebijakan perparkiran kota yang mengatur tentang off-street parking.
Lingkaran saling lempar tanggung jawab ini menciptakan zona abu di mana praktik-praktik tidak terpuji bisa berkembang biak dengan bebas.
Rena Susanti menatap jendela, melihat lalu lintas kendaraan yang mengalir di Jalan Cihampelas. “Rumah sakit adalah ruang sakral tempat manusia datang dalam kondisi paling rapuh. Ketika kita mengizinkan logika komersial menguasai setiap sudutnya, termasuk lahan parkir, kita sebenarnya telah kehilangan kompas kemanusiaan.”
Di luar, hujan Bandung mulai turun lagi. Di dalam mobil-mobil yang berbaris mencari tempat parkir, ada puluhan Ibu dan Bapak lainnya—menunggu, merogoh dompet, dan berdoa agar sisa uang mereka cukup untuk bertahan hidup, bukan sekadar untuk memarkir kendaraan.
Editor : Mang Asuy
