Oleh: R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H.
(Pengamat Kebijakan Publik dan Politik)
dilaporkan oleh Jajat Sudrajat

BANDUNG, POROSMEDIA – Di balik gemerlap pencakar langit dan denyut kreatifnya, Bandung bagai seorang yang berlari cepat sambil menggendong beban berat. Kemacetan yang mengurat nadi, kesenjangan yang menganga, dan polusi yang menyelubung menjadi tantangan harian yang tak lagi bisa dijawab dengan solusi tambal-sulam. Kota ini, seperti banyak kota metropolitan Indonesia, terjepit antara ambisi menjadi kota dunia dan realitas masalah struktural yang mengakar.

Di tengah kebuntuan itu, sebuah gagasan lama yang disegarkan kembali falsafah “Ratu – Raja – Resi”. Bukan sekadar romantisme masa lalu, konsep ini ditawarkan sebagai kerangka tata kelola kolaboratif untuk mendobrak cara lama. Intinya sederhana namun radikal, pembangunan harus berpusat pada manusia (people-centered development), dengan membagi peran secara jelas dan saling mengisi.

“Raja” yang Berdaulat

Dalam tafsir baru ini, “Raja” bukanlah penguasa, melainkan rakyat itu sendiri. Masyarakat diposisikan sebagai subjek utama, pemilik sah masa depan kotanya. Suara mereka bukan sekadar masukan, melainkan mandat tertinggi yang harus menentukan arah pembangunan. Ini adalah demokratisasi pembangunan dalam arti yang paling hakiki.

“Ratu” yang Melayani

Pemerintah Kota mengambil peran sebagai “Ratu”, yang dalam konteks ini dimaknai sebagai pelayan publik (servant leadership). Tugasnya adalah menerjemahkan aspirasi “Raja” menjadi kebijakan yang nyata, efektif, dan akuntabel. Pemerintah bertindak sebagai eksekutor yang tangkas, transparan, dan tunduk pada mandat rakyat.

“Resi” yang Mencerahkan

Pilar ketiga, “Resi”, diisi oleh para akademisi, ilmuwan, dan pakar. Mereka adalah penasihat strategis yang memastikan setiap langkah tidak berdasarkan intuisi politik semata, melainkan berlandaskan data dan kajian ilmiah (evidence-based policy). Peran mereka adalah menjaga agar kebijakan tetap pada rel rasionalitas dan keberlanjutan.

Sebuah Rangka Kerja

Gagasan ini tentu tak akan berarti tanpa peta jalan yang konkret. Implementasinya memerlukan:

  1. Ekosistem Partisipasi yang hidup, menggabungkan platform digital dengan ruang dialog fisik, didukung jaringan relawan yang merekat.
  2. Reformasi Birokrasi total, menciptakan pelayanan yang efisien dan sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat.
  3. Kolaborasi Tripartit yang Melembaga, di mana setiap kebijakan strategis wajib melalui uji publik dan telaah ilmiah sebelum dijalankan.
  4. Penguatan Kapasitas baik di internal pemerintah maupun masyarakat, agar dialog berlangsung setara dan produktif.

Mengukur Keberhasilan

Keberhasilan transformasi ini harus diukur dengan indikator yang bisa dirasakan warga:

  • Kepuasan terhadap layanan dasar.
  • Tingkat Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
  • Penurunan Nyata pada indeks kemacetan, volume sampah, dan ketimpangan.
  • Transparansi Anggaran yang bisa diakses real-time oleh publik.

Di ujung semua skema ini, segalanya bergantung pada satu hal  “kemauan politik (political will)” dari pimpinan daerah. Peran Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai orkestrator birokrasi menjadi krusial. Falsafah “Ratu – Raja – Resi” menawarkan kompas. Namun, akankah Bandung memiliki keberanian untuk berjalan mengikuti arah yang ditunjuknya?

Jika dijalankan dengan konsisten dan tulus, gagasan ini bukan hanya bisa mengantar Bandung menuju lompatan kemajuan yang berkeadilan, tetapi juga menjadi teladan tata kelola kota masa depan bagi Indonesia.

Bandung, Januari 2026.

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS